Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan adalah sebuah capaian monumental dalam sejarah jaminan sosial Indonesia. Dengan cakupan kepesertaan yang mendekati universal, program ini telah membuka akses layanan kesehatan bagi ratusan juta rakyat. Namun, di balik kesuksesan ini, BPJS Kesehatan terus berhadapan dengan tantangan fundamental terkait keberlanjutan finansial dan kualitas layanan.
Keberhasilan Universal Health Coverage
Pencapaian utama JKN adalah terwujudnya Universal Health Coverage (UHC), di mana hampir seluruh penduduk Indonesia memiliki jaminan akses terhadap layanan kesehatan. Program ini secara signifikan telah mengurangi beban biaya katastropik (biaya kesehatan yang sangat besar) yang sebelumnya seringkali menjerumuskan banyak keluarga ke dalam kemiskinan.
Masalah Klasik: Defisit Anggaran dan Moral Hazard
Tantangan terbesar yang terus menghantui BPJS Kesehatan adalah defisit anggaran yang bersifat kronis. Terjadi ketidaksesuaian (mismatch) antara jumlah iuran yang terkumpul dengan total klaim biaya kesehatan yang harus dibayarkan. Masalah ini diperparah oleh adanya moral hazard, baik dari sisi peserta (jarang membayar iuran tapi menggunakan layanan saat sakit) maupun dari sisi fasilitas kesehatan (potensi kecurangan klaim atau fraud).
Keluhan Kualitas Layanan dan Disparitas Akses
Di sisi peserta, keluhan yang paling sering muncul adalah terkait kualitas layanan. Antrean yang panjang di rumah sakit, prosedur administrasi yang berbelit, dan disparitas kualitas layanan antara fasilitas kesehatan di kota besar dan daerah menjadi isu utama. Memastikan bahwa cakupan universal diimbangi dengan standar layanan yang merata dan berkualitas adalah PR besar berikutnya.
Intisari:
- Capaian Monumental: Program JKN oleh BPJS Kesehatan telah berhasil mencapai cakupan kesehatan universal bagi hampir seluruh penduduk.
- Tantangan Finansial: Menghadapi masalah defisit anggaran kronis akibat ketidaksesuaian antara iuran dan klaim.
- Masalah Kualitas: Kualitas layanan seperti antrean panjang dan disparitas akses masih menjadi keluhan utama dari peserta.
- Jalan ke Depan: Keberlanjutan program bergantung pada penyesuaian iuran, peningkatan efisiensi, dan pemberantasan kecurangan (fraud).
